Selayang Pandang

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerntahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanama Modal. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Visi

Terbaik dalam Kualitas Pelayanan Perizinan, Terdepan dalam Peningkatan Investasi

Misi

  • Menyempurnakan Kualitas Layanan Perizinan yang Lebih Cepat, Dekat, Mudah dan Transparan
  • Meningkatkan Pertumbuhan Investasi
  • Memperkuat Kelembagaan dengan Memperlancar Kerjassama dengan SKPD Teknis Pemerintah, serta Lembaga Non Pemerintah lainnya
  • Menggalakkan Promosi Potensi Daerah, baik tingkat Regional, Nasional maupun Internasional
  • Memperbanyak Sosialisasi dan Penyadaran Publik Terkait Keberadaan BP3M

Dasar Hukum Pembentukan BP3M

  • Peraturan daerah No. 6 Tahun 2013 tentang perubahan peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 3 Tahun 2009
  • Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Tugas & Fungsi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan fasilitas dan fasilitasi penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, dan kepastian serta dengan berpedoman kepada ketentuan dan atau peraturan yang berlaku. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penyusunan program kantor Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.